Pemprov Sumbar Alokasikan 10% APBD Untuk Pertanian Berkelanjutan Sampai Tahun 2026,"

 Gubernur Sumbar Rapat Secara Virtual Dengan  Denagn Forum peneilai PPD
(Poto :Diskominfotik) 

Padang ( SUMBAR), CR-"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengalokasikan 10% APBD untuk pertanian berkelanjutan setidaknya sampai tahun 2026,". Hal ini di sampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam pertemuan virtual forum penilaiapenhargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 yang digelar Kementrian PPN/Bappenas, Selasa (1/3), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun langkah konkret guna meningkatkan nilai tukar petani, mengingat 57% masyarakat Sumbar bergerak di sektor ini.

Capaian nilai tukar pertanian di Sumbar sepanjang tahun 2021 dinilai cukup baik. Dimana pemerintah provinsi berhasil mencatatkan peningkatan nilai tukar petani sebanyak 7,5%. Hal ini berarti selisih modal dan hasil produksi pertanian tumbuh semakin besar,atau dengan kata lain penghasilan petani pun ikut meningkat pula.

Mahyeldi mengatakan 10% alokasi anggaran tersebut akan digunakan diantaranya untuk optimalisasi sarana pendukung pertanian, minimalisasi resiko gagal panen, irigasi, hingga bantuan bibit dan benih unggul. Sementara di sektor hilir pemerintah menyiapkan langkah peningkatan efisien pengolahan paska panen, distribusi, serta diversifikasi pangan dan usaha produktif pertanian untuk memberikan nilai tambah hasil produksi.

Pada prakteknya upaya peningkatan ketahanan pangan ini menurut Mahyeldi juga telah disinergi kan, baik dengan pemerintah kabupaten dan kota, maupun pun provinsi-provinsi tetangga. Sehingga dari hulu hingga hilir, sektor produksi, distribusi, hingga pasar yang akan menampung produk pertanian semua sudah sejalan mendukung program unggulan Sumbar Madani tersebut.

"Inovasi 10% APBD pertanian ini, adalah dalam rangka peningkatan penghasilan petani dan penguatan ketahanan pangan. Kita juga maksimalkan lewat sinergitas dengan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, provinsi tetangga, bahkan hingga ke luar negeri juga, lewat jaringan diaspora Minangkabau," terangnya.

Menanggapi paparan Gubernur, Tim Penilai PPD, Roberts Na Endin Jaweng dari Ombudsman memberi kan apresiasi atas inovasi pertanian yang dilakukan Pemprov Sumbar, terutama dengan adanya kontribusi perantau dalam keikutsertaannya membangun Sumatera Barat.

"Inilah salah satu kelebihan Sumbar, inovatif dalam penguatan pertanian dan UMKM, hal ini tidak terlepas dari kultur dan tradisi spirit wirausaha sangat kuat. Ini adalah modal sosial Sumbar," puji Robert.

Lebih lanjut ia menyarankan, agar kontribusi rantau, khususnya para pelaku usaha yang ia sebut sebagai modal sosial Sumbar itu terus ditingkatkan, utamanya melalui pendekatan yang bersifat integratif. Karena menurutnya, bicara pembangunan daerah sedikit banyak pasti berkaitan dengan pelaku usaha. (ZD)