Padang (SUMBAR),CR-Gubernur Mahyeldi
melakukan penyegaran terhadap jajarannya dengan melantik sembilan orang Pejabat
Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Sumbar. Beberapa orang pejabat
dipromosikan, beberapa orang dimutasi tetapi tidak ada satupun pejabat yang non
job.
"Ini sudah sesuai dengan aturan
dan rekomendasi KASN. Jadi tidak ada yang di non job-kan," katanya saat
pelantikan di Padang, Senin malam.(23/8/2021) Sembilan orang itu masing-masing
Nazwir yang sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Sumbar men jadi Kepala
Dinas Koperasi UKM Sumbar, Dr Jefrinal Arifin yang sebelumnya menjadi
Kepala BPSDM Sumbar menjadi Kepala Badan Kesbangpol Sumbar.
Kemudian Delliyarti, SM yang sebelumnya
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Prov Sumbar menjadi Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumbar, Dedy Diantolani yang
sebelumnya Kepala Satpol PP Sumbar menjadi Kadispora Sumbar, Drs. Bustavidia
dari Kadispora Sumbar menjadi Kepala BPSDM Sumbar.
Lalu Amasrul yang sebelumnya Sekda Kota
Padang menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar, Drs. Syafrizal
dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar digeser menjadi Staf Ahli
Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Sumbar.
Ahmad Zakri dari Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Sumbar menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumbar, Dr. Ir.
Desniarti dari Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar menjadi
Kadis Kelautan dan Perikanan Sumbar.
Dalam kesempatan itu Gubernur
menekankan kepada pejabat yang dilantik agar memahami kembali dan membaca
kembali RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan karena itulah yang akan dilakukan
lima tahun ke depan sesuai kesepakatan dengan DPRD Sumbar.
Ia mengatakan RPJMD 2021-2026 itu
disesuaikan dengan masa jabatan yang hanya hingga 2024. Karena itu akan ada
percepatan yang akan dilakukan sehingga dukungan soliditas kebersamaan sangat
diharapkan.
"Kemudian tolong baca dan pahami komitmen
dalam 15 janji kepala daerah yang tertuang dalam program unggulan hingga
2024.Tolong baca dan pahami Renstra OPD masing-masing pastikan dan pastikan
tugas OPD dilaksanakan sebaik-baiknya," katanya.
Ia juga meminta agar pejabat yang baru
dilantik untuk menjaga komunikasi dan kordinasi serta membangun kolaboratif
baik secara internal, antar OPD dan dengan semua pihak lain seperti DPRD, tokoh
masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi dan pers.
"Jadilah teladan bagi orang-orang
yang dipimpin. Kewenangan untuk memerintahkan dan dilarangan di jajaran OPD
harus diselaraskan dengan keteladanan. Berikan contoh terlebih dahulu tentang
semangat, disiplin serta kerja keras. Dengan demikian terbangun tim kerja yang
solid dan iklim kerja yang sehat," tegasnya.
Pada masa pandemi yang memberikan
dampak serius pada segala bidang, pejabat yang baru juga dituntut untuk ikut
mencarikan solusi. "Persoalan ini tidak mungkin diselesaikan kalau tidak
bersinergi dan bekerja sama," pungkasnya.(B A)
