Sekdako,Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dalam rapat yang digelar di
Hall Lantai III Balaikota, Rabu (14/4) menyampaikan, penyederhanaan birokrasi
sebagai tindak lanjut dari yang disampikan presiden RI Ir. Joko Widodo, adalah
hal yang sangat baik.
"Penyederhanaan birokrasi ini memangkas, memperpendek jalur
birokrasi yang panjang. Ide dasarnya itu memangkas perizinan, pelayanan
publik dan yang lainnya," ungkapnya.
Lewat penyederhanaan birokrasi ini, lanjut Sonny, membuka peluang
PNS berkarir secara profesional. "Ke depan PNS bekerja secara profesional
sesuai dengan keahlian. Kalau kinerjanya baik, peluang naik pangkat terbuka
lebar. Kalau kinerjanya biasa saja, tentu tidak akan berkembang,"
tuturnya.
Sonny kemudian meminta seluruh OPD melakukan identifikasi
dan pemetaan, serta pendampingan oleh Bagian Organisasi. "Bila
terjadi kendala, tolong dikomunikasikan," ujarnya.
Kabag Organisasi Setdako Novi Yanti, S.STP, MM mengatakan,
berdasarkan SE Mendagri ini, ada lima kriteria jabatan yang disederhanakan atau
dialihkan ke fungsional.
Yaitu, analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan;
koordinasi, pemantauan dan evakuasi kebijakan; pelayanan teknis fungsional;
pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional;
pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
Adapun empat kriteria yang dipertahankan yaitu sebagai kepala unit kerja pengadaan barang/jasa, kewenangan otorisasi bersifat atribut, sebagai kepala satuan kerja teknis mandiri dan sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis wilayah.Turut hadir dalam rapat ini, Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si, sejumlah kepala OPD, serta jajaran pejabat pemko (Abi)