Padang Panjang(SUMBAR),CR-Kota Padang Panjang mendapat penghargaan Pemda Keempat tercepat dalam pelaksana an pembentukan dan penandatanganan SK Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Penghargaan diserahkan Plh. Sekdaprov Sumbar, Ir. Benny Warlis, MM kepada Wakil Wali Kota, Drs. Asrul pada puncak acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Aula Anggun Nan Tongga KPW BI Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/4).
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bank Nagari Padang Panjang juga
menerima penghargaan sebagai Inisiator Implementasi QRIS e-Retribusi Pasar
Padang Panjang.
Gubernur melalui Plh. Sekdaprov menyampaikan, pihaknya sangat
mendukung adanya penandatanganan SK TP2DD ini. "Ini akan menjadi tugas
kita dalam menyosialisasikan agar lebih masif lagi. Sehingga penggunaan QRIS di
tengah-tengah masyarakat dapat terlaksana dan merata serta mampu mendongkrak
perekonomian," ujarnya.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar,
Wahyu Purnama A. mengatakan, BI memiliki tugas untuk menjaga kestabilan
moneter, menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Seiiring mengikuti
perkembangan zaman digitalisasi, BI melakukan upaya bersama dalam
mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui
langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran.
“Pelaksanaan FEKDI ini bertujuan mendorong implementasi keuangan
daerah serta percepatan perluasan digitalisasi dan meningkatkan penggunaan QRIS
(Quick Response Code Indonesian Standard) serta membentuk satgas TP2DD.
"Nanti, 19 kabupaten/kota akan menandatangani SK TP2DD dan ke
depannya QRIS akan menjadi alat pembayaran nontunai, baik untuk retribusi
pemerintah atau untuk pajak daerah dan lainnya," ujar Wahyu.
Sementara itu, dijelaskan pembentukan Satgas TP2DD ini dengan
tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong
implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang
dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata
kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka
mengoptimalkan pendapatan daerah. Serta mendukung pengembangan transaksi
pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta
meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
"Semoga ini dapat membantu kepala daerah mendongkrak PAD-nya,
baik pembayaran parkir, pajak dan lainnya. Semoga masyarakat telah membayar
menggunakan barcode QRIS. Kami juga memberikan penghargaan kepada bank-bank
pemerintah yang telah memperluas QRIS-nya untuk agen-agen seperti BNI, BRI,
Mandiri. Sementara untuk Bank Nagari, kami memberikan apresiasi karena
merupakan BPD kedua yang mendapat izin QRIS," sebutnya. (Abi)