Hal itu diutarakannya saat mengikuti sosialisasi pembentukan TPAKD
di Auditorium Hotel Mercure Padang, Selasa (16/3). Turut hadir mendampinginya,
Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dan Kabag Perekonomian, Putra Dewangga,
S.E.
Menurut Asrul, dengan terbentuknya TPAKD, dapat menyukseskan program
pemerintah meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini pun
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi
Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan pada 7 Desember 2020 lalu oleh
Presiden Joko Widodo.
"Inklusi keuangan untuk mempertahankan SDGs pembangunan yang
berkelanjutan. Di sini kita melihat ketersediaan fasilitas-fasilitas keuangan
yang dirasakan masyarakat," kata Asrul.
Asrul menjelaskan, dengan ketersediaan fasilitas pelayanan
keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, mengatasi ketimpangan dan perimbangan ekonomi, serta memicu
pertumbuhan ekonomi apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
"Pemerintah Kota Padang Panjang siap berkolaborasi dan bersinergi
mendukung terbentuknya TPAKD ini," pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi yang ditujukan bagi bupati/walikota
se-Sumatera Barat tersebut dibuka Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, SP.
Dalam sambutannya, Mahyeldi mengatakan, agar dalam pembentukan program kerja
dari TPAKD nantinya, harus bersinergi dengan program-program yang telah
dilaksanakan pemprov.
Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan harus disinergikan
atau dikolaborasikan dengan program-program sebelumnya dan tidak berjalan
sendiri-sendiri.
Lebih lanjut, Mahyeldi sangat mendukung terbentuknya TPAKD
tersebut, karena dapat memberikan penguatan yang lebih maksimal terhadap
program yang diberikan kepada masyarakat.
Ia berharap, tim tersebut nantinya dapat berperan lebih optimal dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan menciptakan produk dan layanan jasa keuangan yang inovatif dan mudah diakses masyarakat.(Abi)