Padang Panjang( SUMBAR),CR-Pemko siap mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas, yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada tahun 2020, Padang Panjang masuk peringkat tiga besar pencapaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kabupaten/kota se-Sumbar.
Demikian diutarakan Wakil Walikota, Drs. Asrul kepada Kominfo
seusai Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Kabupaten/Kota se-Sumbar, Kamis (18/3), di Aula Gubernuran Sumbar.
“Pemko juga akan meningkatkan Progres Area Intervensi seperti
perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu
satu pintu, kapabilitas APIP (aparat pengawasan intern pemerintah-red),
manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata
kelola dana desa,” tuturnya didampingi Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si
dan Inspektur, Dr. Syahril SH, MH.
Sementara itu, Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, S.P Datuak
Marajo dalam sambutannya mengatakan, praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Maraknya kasus
korupsi yang terjadi, membuat tindak pidana korupsi menjadi perhatian
utama, khususnya bagi kantor-kantor pemerintah.
“Korupsi yang terjadi di pemerintahan dapat menghambat pelaksanaan
program pemerintah. Juga dapat berdampak besar bagi kelangsungan hidup
masyarakat luas. Seperti terganggunya pembangunan dan gagalnya program
penanganan kemiskinan. Maka itu perlu adanya upaya keras untuk memberantas
tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Pemprov, katanya, telah berkomitmen melaksanakan berbagai program
dan kegiatan pencegahan terhadap korupsi serta penegakan integritas.
Terlaksananya kegiatan tersebut, tidak terlepas dari kerja sama dan komitmen
seluruh OPD di lingkungan pemprov maupun pemkab/pemko.
Selain itu, Mahyeldi mengatakan, akan terus melakukan upaya dalam
rangka meningkatkan persentasi capaian Monitoring Control for Prevention
Koordinasi Supervisi Pencegahan (MCP Korsupgah) Provinsi Sumatera Barat. Dia
juga mengapresiasi Tim Korsupgah KPK yang telah melakukan supervisi, monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi di pemerintahan se-Sumatera Barat.
Dalam rakor tersebut turut hadir, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron,
Kejati, Dr. Anwarudin Sulistiyono, SH, MH, Direktur Koordinasi Supervisi
Wilayah I, Didik Agung Widianarko, inspektur Sumbar, direktur Bank Nagari,
kepala daerah, sekretaris daerah dan inspektur kabupaten/kota se-Sumbar. (Abi)