KUHP Tidak Mengenal Delik Pers - Cahaya Realita

Breaking

Rabu, 19 Februari 2020

KUHP Tidak Mengenal Delik Pers

Limapuluhkota ( SUMBAR),CR-Sebagian besar pelanggaran yang selama ini dianggap sebagai delik pers, sebenarnya merupakan delik umum yang kebetulan dilakukan oleh pers.Jumlah perkara pencemaran nama baik meningkat tajam. Bahkan belakangan marak kasus pencemaran nama baik yang dialamatkan pada media pers. Dalam putusan-putusannya, pengadilan mengenyampingkan UU Pers dan mengadili berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana. 

Pengadilan menganggap Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers sekadar mengatur hak jawab, dan tidak mencakup semua delik pers Sebenarnya hukum Indonesia tidak mengenal adanya delik pers.

"Dalam ilmu hukum, delik pers itu tidak ada. Yang ada adalah delik umum yang dilakukan oleh pers.

Jadi yang spesial dalam delik pers adalah mediumnya atau alatnya bukan perbuatannya. Perbuatannya bisa dilakukan oleh orang di luar pers. Sayangnya, UU Pers tidak bisa secara sederhana dijadikan sebagai hukum yang khusus (lex specialis) untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan media pers. Pasalnya, pasal-pasal tertentu dalam UU Pers masih merujuk pada undang-undang lain, lebih khusus lagi KUHP maupun KUH Perdata.

Kalau lex specialis itu, musti tidak boleh mereferensi ke peraturan-peraturan lain di luar Undang-undang. Buktinya UU Pers mengatakan hukum pidana kita, hukum perdata kita masih tetap berlaku. Itu di dalam Undang-undang yang mau dibela sebagai lex specialis. Undang-undangnya sendiri mengatakan begitu. 

Tuntutan Perdata maupun Pidana Jadi Alat Pengancam Pers. UU Pers merupakan lex specialis yang mengenyampingkan KUHP maupun KUH Perdata. Maraknya tuntutan perdata maupun pidana terhadap pers belakangan ini karena aparat penegak hukum, terutama pengadilan, membiarkan dirinya menjadi alat pengancam yang menerbitkan ketakutan kepada pers. 

Caranya, pengadilan yang memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang melupakan bahwa seyogianya tidak boleh pengadilan mempertimbangkan sesuatu yang akibatnya pada jangka menengah atau jangka panjang merupakan ancaman bagi kemerdekaan pers.

Dalam hal ini aparat penegak hukum bila ada dispute antara obyek berita dan yang memberitakan, sebaiknya diarahkan ke perkara perdata ketimbang penggunaan pasal-pasal KUHP.Aparat penegak hukum harus hati-hati atau hemat dalam menggunakan atau menerima laporan pengaduan mengenai pencemaran nama baik.  Marsilam mengatakan, pasal pencemaran nama baik begitu luas penggunaannya, bahkan bisa digunakan sebelum sampai pada proses pemeriksaan di depan pengadilan. Di dalam proses penyidikan saja, ancaman atau ketakutan itu sudah bisa ditimbulkan mulai dari Pasal 310 hingga Pasal 319 KUHP.

Akar masalahnya terletak pada ketidaksempurnaan sistem peradilan saat ini, sehingga pengadilan sering dipakai sebagai alat untuk menerbitkan ketakutan di pihak lain atau mengancam pihak lain termasuk media pers.

Sekarang ini sampai ke mana para penegak hukum harus memutuskan, mengintepretasi undang-undang sedemikian rupa sehingga memutuskan sesuatu mempunyai dampak yang tetap positif kepada kemedekaan pers atau tidak membiarkan dirinya menjadi alat pengancam yang menerbitkan ketakutan kepada pers sehingga kemerdekaan pers menjadi dilukai atau dikerangkeng.

Dr. Marsilam Simanjuntak Pengertian dan Unsur Delik Pers

#Asep Abdul Rozak

Sering kali kita mendengar istilah "delik pers", kata "delik" sendiri merupakan sebuah istilah dalam dunia hukum, sedangkan pers merupakan istilah dalam dunia media massa atau kewartawanan. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan delik pers?

Delik pers merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pers. Sebenarnya delik pers bukan merupakan istilah hukum. Delik pers hanya sebutan untuk menamai pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan pers.Delik pers juga sering diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pers. 

Namun, menurut para ahli hukum, delik pers adalah setiap pengumuman atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers.Ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan melalui pers dapat digolongkan sebagai delik pers:
1. Adanya penyebarluasan gagasan melalui barang cetakan.2. Gagasan yang disebarluaskan harus merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hokum 3. Gagasan yang disebarluaskan dan dapat dipidanakan tadi harus dapat dibuktikan telah dipublikasikan.

Selain itu, ada dua unsur yang harus dipenuhi supaya seorang wartawan dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut secara hukum: 1. Wartawan yang bersangkutan mengetahui sebelumnya isi berita dan tulisan yang dimaksud. 2. Wartawan yang bersangkutan sadar bahwa tulisan yang dimuatnya dapat dipidana. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka wartawan yang bersangkutan tidak dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

*Delik pers


Ajukan Praperadilan, "RO" Sebut "Zamhar" Memintanya Menjadi Istri Kedua

Lima Puluh Kota - Kasus pelaporan dugaan "penipuan" yang melibatkan "RO" yang merupakan mantan Caleg DPR RI Partai Demokrat dengan Zamhar Pasma Budi berbuntut dinaikannya status "RO" menjadi "Tersangka".Atas penetapan status tersangka tersebut, "RO" melalui kuasa hukumnya (Jon Mathias, S.H) mengajukan permohonan Pra Peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ketika ditemui awak media (Di Kota Payakumbuh, 19 Februari 2020) Jon Mathias, S.H menyampaikan bahwa perseteruan ini bermula ketika "RO" menolak menjadi istri keduanya Zamhar. 

"Mungkin penolakan tersebut membuat Zamhar merasa kecewa dan melaporkan "RO" atas dugaan kasus penipuan ke Polsek Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, (Polisi Nomor: LP/67/X/2019/Sektor Suliki, tanggal 22 Oktober 2019)".

Dalam surat permohonan Praperadilan bernomor: 01/PID.PRA/2020/PN.TJP yang kami buat, pada huruf A tentang kronologis dan latar belakang masalah, pada poin 11 sudah kami jelaskan bahwa Zamhar meminta "RO" menjadi istri keduanya", imbuh Jon.

Jon Mathias juga menjelaskan bahwa; "pada poin 12 juga kami jelaskan bahwa berawal dari penolakan tersebutlah Zamhar menekan "RO" untuk mengembalikan uang bantuannya".
Menanggapi surat Permohonan Peradilan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Bidang Hukum mengeluarkan surat Jawaban Termohon Pra Peradilan.

Dalam surat jawaban Kepolisian tersebut dituliskan bahwa; Terhadap dalil pemohon pada angka 11 (Zamhar menyampaikan niatnya untuk menjadikan "RO" istri kedua) dan 12 (bermula penolakan tersebut, Zamhar menekan "RO" untuk mengembalikan uang bantuan) pada halaman 4, tidak perlu ditanggapi karena tidak ada kaitannya dengan permohonan Praperadilan yang diajukan "RO" dan mohon untuk dikesampingkan.

Namun, di tempat terpisah Zamhar Pasma Budi yang merupakan "Pelapor" dalam kasus itu, kepada awak media membantah dirinya meminta "RO" menjadi istri kedua. "Satu kata untuk poin 11 dan 12, itu semua rekayasa, pungkas Zamhar. (Qd)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman