SEJUMLAH NAGARI DI TANAH DATAR TOLAK AKSI "PEOPLE POWER"

Tanah Datar (SUMBAR),CR- Berkembang nya Isu pergerakan Aksi People Power di Tanah Air, yang akan di adakan pada tanggal 22 May 2019 ini dengan Pusat Aksi Ibu Kota Jakarta, memancing tokoh masyarakat dari sejumlah Nagari di Kabupaten Tanah Datar untuk beramai-ramai menolak Aksi People Power. Senin (20/05)

Para Tokoh Masyarakat, Ninik Mamak beserta Bundo Kanduang, dari beberapa Nagari kompak menyuarakan Penolakan terhadap People Power atau Aksi Kekuatan Masyarakat yang bertujuan untuk mengulingkan pemerintahan dengan cara inkonstitusional.

Beberapa Nagari tersebut meliputi, Nagari Tabek Patah, Nagari Sumaniak, Nagari Koto Tangah, Nagari Tanjuang Bonay dan Nagari Tanjuang Alam.

Ketua Bundo Kanduang, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjuang Ameh, Ir. Hartati secara terang-terangan menolak tegas ada nya aksi People power di Tanah Air " saya sebagai ketua Bundo Kanduang Menolak ada nya aksi tersebut, yang akan memecah belah NKRI, saya menghimbau masyarakat Koto Tangah untuk tidak terpancing dan tetap menjaga keamanan serta ketertipan, dan saya berterimakasih kepada polri yang sudah menjaga keamanan dan kerertipan selama pemilu" ujarnya.

Senada dengan Ketua Bundo kanduang Nagari Koto Tangah, Ketua BPRN Benny Asbulah. SE juga menyampaikan hal yang sama kepada seluruh masyarakat di kecamatan Tanjung Emas.

Sementara itu Pemangku adat, Niniak Mamak Dari Nagari Tanjuang Bonay juga ikut serta menghimbau masyarakat, serta Anak Kamanakan untuk tidak ikut serta dalam aksi tersebut.

Ke 5 Nagari yang ada di Tanah Datar ini sudah 1 suara untuk tetap mendukung apapun hasil yang akan di keluarkan oleh KPU pusat nanti nya, dan berharap situasi di negara ini akan tetap aman dan terkendali, serta tidak merusak rasa persaudaraan sesama rakyat Indonesia.

Kapolres Tanah Datar AKBP. Bayuaji Yudha Prajas dalam Wawancara nya menyampaikan " Tetap menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban menjelang pengumuman KPU, dan menghimbau masyarakat agar tidak turut ajakan people power, serta tetap menerima hasil KPU yg sudah sesuai dengan mekanisme" pungkasnya. (FE)