Padang(SUMBAE),CR - Sumatera Barat bukanlah daerah indutri padat karya, tidak ada indrustri yang berkembang baik di daerah ini kecuali Semen Padang yang merupakan peninggalan Belanda karena potensi alamnya. Masyarakat Sumbar lebih menyukai pada Usaha Kecil Menengah (UKM) terutama perdagangan dan pertanian yang watak dan karakter budaya masyarakat lebih cendrung pada usaha yang dikelola secara sendiri.
Hal ini diungkap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kepada Tim Ekspedisi 34 Gubernur dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Ruang Rapat Gubernur Sumbar, Selasa (18/9/2018)
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno lebih lanjut menyebutkan strateginya dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Sumatera Barat hingga mencapai 6,8% dan terus turun tiap tahunnya.
Melihat kondisi ini pihak utama yang perlu disejahterakan di Sumbar adalah para petani. Sebab, Sumbar adalah provinsi dengan penerimaan daerah terbesar dari sektor pertanian.
“23,8 % penerimaan daerah adalah dari pertanian, perputaran ekonomi terbesar ada di pertanian dan tidak ada industri besar di Sumbar kecuali Semen Padang, sehingga bicara kesejahteraan rakyat harus bicara kesejahteraan petani,” ungkap Irwan Prayitno
Oleh karena itu, dia pun mengarahkan semua dinas di Sumatera Barat diarahkan untuk fokus menyejahterakan petani, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
“Jangan sampai program untuk rakyat seperti gerimis, ada terasa tapi tidak mengena, tapi harus seperti hujan deras yang dirasakan manfaatnya sehingga apa yang kita sebut Gerakan Pensejahteraan Petani diurus semua dinas tidak hanya dinas pertanian,” jelas Guru Besar Psikologi ini.
Menurut Irwan Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) dilakukan dengan cara membuat petani mampu memenuhi kebutuhan pangannya terlebih dahulu dengan memberikan bibit sayur hingga hewan ternak.
“Menyejahterakan Petani tak bisa dengan mengalihkannya ke pekerjaan yang lain, perlu penambahan waktu kerja dan kegiatan mereka, maka kami buat rumah tiap petani menjadi rumah pangan lestari, diberi bermacam bibit sayuran, di belakang diberi ternak itik, diberi bibit coklat di halaman, diberi ikan lele dengan kolam terpal, sehingga minimal untuk makan sendiri tak perlu beli, lebih lanjut petani bisa mendapat penghasilan tambahan dengan menjualnya,” papar Irwan.
Kemudian untuk nelayan, Irwan menjelaskan program Pensejahteraan Masyarakat Pesisir dengan memberikan bantuan jala, lemari pendingin, kapal mesin tempel sehingga nelayan bisa memperbanyak hasil tangkapan.
Lalu di sektor peternakan, Irwan menggagas aplikasi i-Ternak yang menghubungkan peternak dengan investor sehingga membantu peternak mendapatkan akses modal.
Dari berbagai upaya memberikan kail ketimbang ikan tersebut, berdasarkan survei yang dilakukan Pemprov Sumbar penghasilan masyarakat cukup meningkat pesat.
“Penghasilan petani dan nelayan meningkat dari tidak sampai satu juta rupiah per bulan pada awalnya dengan program GPP, Gerakan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEMP) sektor perikanan saat ini rata-rata telah mencapai hingga 4 juta rupiah per bulan. Dan dari kesemua program yang terpadu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai peran dan fungsi pembangunan mensejahterakan Petani dan Nelayan setiap tahunnya ada penurunan angka kemiskinan, karena masyarakat miskin di Sumatera Barat itu dominan adalah masyarakat petani dan nelayan,” ujarnya.
Langkah - langkah strategis dibidang pertanian tersebut yang ahirnya membawa Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno berhasil meraih penghargaan Adipurna Karya pada ajang Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Gubernur Award 2019.
Penghargaan yang diberikan Senin (28/1/2019) di Hotel Shangri-La Surabaya itu merupakan apresiasi yang prestisius bagi seeorang gubernur yang berkontribusi bagi kemajuannya daerahnya. Tidak hanya Irwan Prayitno, ada 19 gubernur lainnya turut mendapatkan penghargaan dalam ajang tersebut.
Dalam acara yang dihadiri 34 gubernur dari seluruh Indonesia hasil kerja sama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Jawa Pos Institute Pro Otonomi dimana, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo bertindak langsung memberikan penghargaan.
Untuk Sumatera Barat, Irwan Prayitno dinilai mampu menuntaskan masa jabatannya secara penuh satu periode dan menjabat lagi untuk periode kedua.
Selain itu, ia juga tidak pernah terlibat persoalan hukum seperti berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan/atau kepolisian.
Selama menjadi gubernur, Irwan Prayitno mengantarkan Sumbar meraih berbagai penghargaan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dalam penilaian dewan juri, Irwan Prayitno merupakan gubernur yang sudah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berbagai program yang diusung. Sementara itu Pendapatan meningkat, termasuk pengurangan angka kemiskinan yang siginifikan.
Di sisi lain, tingkat pengangguran juga berhasil ditekan oleh selama masa kepemimpinannya. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran Sumbar tahun 2018 mengalami penurunan. Jumlah Angkatan Kerja 2,55 juta orang, meningkat 68,46 ribu orang dari Agustus 2017.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,97 poin. TPT untuk Sarjana Diploma I/II/III paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, sebesar 13,07 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,41 juta orang, naik 65,48 ribu orang dari Agustus 2017.
Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,27 poin), Sektor Jasa Perusahaan (0,41 poin), dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,32 poin). Sektor yang mengalami penurunan terbesar, Sektor Jasa Pendidikan (0,69 poin), Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,48 poin), dan Sektor Jasa Lainnya (0,47 poin).
Sementara itu, pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,338, naik sebesar 0,028 poin dibandingkan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,309. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,280, atau turun sebesar 0,007 poin dibanding angka September 2017.
Faktor lainnya, Irwan Prayitno dinilai sebagai gubernur berprestasi adalah mampu meningkatkan jam kerja dan pendapatan petani dengan program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP).
Tidak hanya petani, perekonomian nelayan juga tidak luput dari perhatian gubernur. Melalui program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) perekonomian di tingkat nelayan semakin membaik.
Di bidang UMKM produk-produk unggulan Sumbar terus dikenal masyarakat luar Sumbar.
Terobosan lain yang dilakukan Irwan Prayitno adalah melalui program Minang Mart. Program tersebut langsung memberdayakan masyarakat dengan cara mengintervensi harga pasar guna mengantisipasi inflasi akibat melonjaknya harga barang kebutuhan pangan.
Secara konsep Minang Mart merupakan program memberdayakan masyarakat bersama BUMD.
Irwan Prayitno saat diwawancarai mengatakan, penghargaan ini dinilai oleh tim juri independen yang penilaiannya dinilai melalui kajian dan survei serta wawancara ke seluruh daerah, khususnya prestasi dan kiprah gubernur selama menjabat.
“Dalam penghargaan itu mereka membuat berapa kategori yakni Adipurna Karya dan Adipurna Prima. Pada dua kategori itu ada sub berapa kategori, seperti sosial, ekonomi, budaya, ketahanan pangan dan lainnya,” katanya.
Untuk di Sumbar, kata Irwan pihaknya meraih Adipurna Karya pada bidang ekonomi, serta masuk nominasi pada Adipurna Prima. Pada bidang ekonomi tim juri menilai Sunbar merujuk dari peran, kebijakan dan program pemerintah untuk mengerakan ekonomi di masyarakat sehingga muncul pemberdayaan masyarakat dari segi ekonominya.
Itu dapat dilihat dari data statistik dengan meningkatnya pendapatan, berkurangnya kemiskinan, mengurangi pengangguran dan gini rasionya.
“Sedangkan, untuk Adipurna Prima, hanya masuk nominasi pada bidang lingkungan, karena mereka menilai lingkungan di Sumbar sangat bagus dan terawat,” tuturnya.
Direktur JPIP Rohman Budijanto yang juga salah seorang dewan juri ahli dalam ajang itu mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada gubernur tersebut merupakan upaya APPSI dan Jawa Pos menghargai prestasi para gubernur termasuk yang sukses melampaui periode kedua. Rekam jejak ikoniknya ditelusuri dan diformulasikan dalam beberapa jenis awards,” terangnya.
Dalam iven itu, Rohman menyebut Sumatera Barat berhasil meraih penghargaan Adipurna Karya Bidang Ekonomi. Pada posisi itu Sumbar berhasil meraih nilai tertinggi mengalahkan provinsi lainnya. Hal itu berdasarkan berhasilnya Sumbar memanfaatkan dan mengelola perekonomian. Seperti mengusung pemberdayaan produk lokal masyarakat.
”Jadi Sumbar tertinggi meraih nilai di bidang ekonomi,” tegasnya.
Di sisi lain, Rohman menuturkan bahwa APPSI Gubernur Awards sekaligus untuk mengangkat prestasi gubernur. Sebab, selama ini banyak berita yang condong mengandung hal negatif. Padahal, para gubernur juga bekerja keras untuk memajukan daerahnya.
Proses penelitian dan pengambilan data lapangan katanya, sudah dilakukan sejak 2018 selama enam bulan oleh tim peneliti Tunas Muda. Tim juga meneliti rekam jejak pemberitaan provinsi selama lima sampai sepuluh tahun terakhir.
Penilaian juga berbasis pada data dari JPIP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan data lain yang relevan. Hasil penelitian kemudian dipresentasikan kepada dewan juri untuk dipilih sesuai kategori dan dinominasikan. (Pras)
Tags:
Sumbar