Padang (SUMBAR),CR-Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pihaknya optimis bisa mencapai target yang sudah di tentukan melalui dukungan semua pihak termasuk DPRD hal ini dikatakanya saat rapat paripurna Senin (10/9/2018) ketika rapat paripurna pengesahan APBD perubahan 2018 Pemerintah Kota Padang,menargetkan pendapatan daerah naik sebesar Rp2,4 miliar dalam APBD perubahan 2018.
Pendapatan daerah di APBD perubahan menjadi Rp2,35 triliun dari jumlah yang ditetapkan pada APBD induk 2018 sebesar Rp2,32 triliun,” katanyaDikatakannya, target peningkatan pendapatan daerah ini diprediksi berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yakni hasil retribusi daerah sebesar Rp72,3 miliar. Jumlah tersebut lebih besar Rp2,4 miliar dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2018 yakni Rp69,9 miliar.
Pihaknya menargetkan pendapatan asli daerah dalam APBD perubahan 2018 itu sebesar Rp603,7 miliar dari Rp601,2 miliar di APBD induk 2018.Untuk belanja daerah dalam APBD perubahan kata dia, mengalami kenaikan sebesar Rp6,2 miliar sehingga totalnya menjadi Rp2,48 triliun.Sementara pada APBD induk 2018 belanja daerah senilai Rp2,47 triliun. “Sumber kenaikan itu berasal dari belanja langsung sebesar Rp6,2 miliar. Setelah itu ada sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp3,7 miliar,” katanya
Dikatakannya, Pemerintah Kota Padang memang berupaya terus menaikkan belanja langsung karena sektor ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan katanya menambahkan, sejak tahun 2016 pihaknya secara khusus mengalokasikan anggaran belanja langsung ini lebih besar dari belanja tidak langsung yakni di atas 50 persen
Malah dia menargetkan dalam beberapa waktu ke depan belanja langsung ini dapat mencapai 60 persen dari total belanja daerah.Sementara Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Padang Wismar Panjaitan mengusulkan untuk mendorong merealisasikan target tersebut.
Ia mengusulkan agar Pemko Padang memberikan penghargaan bagi OPD yang mampu mencapai target yang diberikan tersebut.“Dalam meningkatkan pendapatan daerah sangat diharapkan kerja keras dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya.Ia menegaskan, bagi OPD yang tidak mampu mencapai target yang diberikan sebaiknya diberikan sanksi sehingga mereka berupaya mencapai target tersebut. (J/sf)
.