CAHAYAREALITA.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menilai tidak ada salahnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempromosikan keberhasilan kinerjanya melalui iklan yang ditayangkan di bioskop. Apalagi itu merupakan bagian dari tugas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
"Kominfo itu punya tugas loh tugasnya mempromosikan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Yang berhasil, yang engga berhasil ya diumumkan juga," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9).
"Salahnya dimana? Orang itu bukan Pak Jokowi kok. Yang mau. Itu kan promosi dari pada departemen yang berkaitan. Kalau yang menganggap itu banyak. Kalau lawan politik pasti banyak yang menganggap," sambungnya.
OSO tak setuju jika iklan tersebut digolongkan sebagai bagian dari kampanye. Menurutnya, iklan layanan masyarakat itu sebagai media informasi yang harus disampaikan ke masyarakat.
"Itu adalah fakta bahwa saudara mengerjakan ABC dan itu sudah selesai dan itu perlu dinilai oleh rakyat bukan oleh rakyat menilai untuk kampanye. Bukan," ucapnya.
Untuk diketahui, iklan berjudul '2 Musim, 65 Bendungan' itu diputar sebelum penayangan film di bioskop. Iklan tersebut menampilkan pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani dan ditutup dengan kutipan dari Presiden Jokowi dan tagar MENUJUINDONESIAMAJU.
Presiden Joko Widodo menanggapi polemik iklan program kerja pemerintah di bioskop. Jokowi menegaskan, iklan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat soal hasil kerja pemerintah.
"Ya masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mana yang sudah (pemerintah kerjakan), mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya ya," tegas Jokowi usai membuka Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Auditorium The Forest Resort, Pamoyanan, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9).
Jokowi mengingatkan, iklan program kerja pemerintah di bioskop sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di mana, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah berkewajiban menyampaikan kepada publik tentang hasil kerja pemerintah.
"Itu amanat UU bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses atau belum selesai harus terus diinfokan agar mereka (masyarakat) ikuti," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membantah jika iklan program kerja pemerintah bagian dari kampanye Jokowi sebagai capres petahana di Pilpres 2019.
"Itu kan dari tiga, empat tahun lalu menyampaikan, sudah disampaikan baik lewat youtube, tv," tutur dia.
"Kalau dulu kan menteri penerangan yang menerangkan (hasil kerja pemerintah). Masak sekarang suruh diam gini," kata Jokowi sembari menutup mulut. (*)