CAHAYAREALITA.com - Bentuk dan komitmen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terhadap pelayanan sosial dasar, sebanyak 500 ibu-ibu kader Posyandu, Polindes, dan guru PAUD berkumpul membahas strategi pemenuhan pelayanan sosial dasar.
Kegiatan yang diramu dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Pelayanan Sosial Dasar, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tahun anggaran 2018 ini dibuka Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDTT, M Fachri, Senin 17 September 2018, di Basko hotel.
Dalam sambutannya, M Fachri mengatakan, kader Posyandu, Polindes dan para guru PAUD merupakan ujung tombak dalam aspek pelayanan sosial dasar. Untuk itu, dia berharap, para pejuang sosial dasar tersebut harus dihadirkan dalam musyawarah terendah yakni pada musyawarah desa atau nagari.
"Bertemu dengan kepala desa sudah biasa, bertemu dengan pendamping desa sudah bosan. Namun bertemu dengan ibu ibu pejuang, tentu sangat luar biasa. Ini pertama kali diadakan di Indonesia," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, peran sangat penting mulai dari musyawarah perencanaan desa. Jangan harap kita menuju nagari hebat, jika aspek pelayanan dasar tidak terpenuhi.
Dia menyontohkan, Posyandu yang merupakan dasar letak pelayanan. Dasar menjaga tumbuh kembang bayi menjadi stabil.
"Belum terlambat, segera seluruh nagari untuk para seluruh kader posyandu, guru paud ikut terlibat dalam musyawarah desa. Tahun ini teman pendamping harus bisa mengadvokasi ibu ibu bisa ikut dalam musyawarah nagari," ungkapnya.
Menurutnya, dana desa digunakan untuk dua hal, pembangunan dan pemberdayaan, sejak 2015 sampai 2018, lebih 187 T telah dikucurkan, 80 persen memang untuk pembangunan infrastruktur.
"Sampai hari ini memang masih infrastruktur, kita berharap dana desa ini bisa dibebaskan dari infrastruktur, namun masuk pada proses pada Pemberdayaan ekonomi dan perempuan,' ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Strategis Mendes PDTT, H Febby Datuk Bangso mengatakan, membuat kegiatan karena dana desa memang juga ditujukan pada pelayanan sosial dasar.
"Ini guru paud yang paudnya dibagun dari dana desa. Tentu ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang dari pemerintah,' ungkanya.
Tujuannya kata Febby juga bagaimana para guru, kader posyandu mendapatkan pelatihan atau bimtek (bimbingan teknis) yang selama ini belum terwakili.
"Saat ini kita telah bekerjasama dengan perguruan tinggi. Ini yang kita sinerjikan. Kita akan libatkan para guru, kader posyandu dalam berbagai program. Kader posyandu kita sikronkan dengan Fakultas kedokteran, Guru Paud dengan keguruan UNP. Sehingga kapasitas SDM menjadi lebih maju," pungkasnya.
Tags:
Pendidikan