Erijely Bandaro : Pembangunan Politik oleh Presiden Joko Widodo - Cahaya Realita

Breaking

Kamis, 31 Mei 2018

Erijely Bandaro : Pembangunan Politik oleh Presiden Joko Widodo

CAHAYAREALITA.com - Kita mungkin hanya tahu pembangunan yang dilakukan Jokowi adalah pembangunan insfrastruktur tetapi kita lupa hal yang termasuk sangat penting adalah pembanguna Politik yang berkarater Pancasila juga dilakukan Jokowi dengan baik. Walau terkesan lemah dipermukaan namun dibalik itu proses terjadi secara sistematis dengan melibatkan semua infrastruktur negara. Kita semua ingat waktu pertama kali Jokowi mengumumkan Kabinet, dia tampil dihalaman istana diapit kiri kanannya oleh Ketua BIN, Panglima TNI dan Kapolri. Apa artinya? secara tidak langsung dia memperlihatkan kepada seluruh khalayak bahwa dia panglima tertinggi TNI yang bertugas bukan hanya membangun hal phisik juga politik. Dan kekuatan TNI dan Polri sangat pital bagi legitimasi power seorang presiden memainkan perannya.

Awal kekuasaan Jokowi adalah menguasai KPK dari tangan elite politik. Bukan rahasia lagi bila KPK dipilih berdasarkan sistem arisan diantara elite politik. Era Jokowi, tidak ada lagi itu. Dia menentukan sendiri calon pemerintah yang diajukan ke Pansel KPK dan mesin kekuasaan yang ada bekerja efektif menggolkan agendanya mengembalikan KPK ketangan Presiden. Mengapa ? karena sesuai UU anti korupsi bahwa Penanggung jawab utama anti korupsi adalah Presiden. Kemudian diawal kekuasaanya juga merubah struktur APBN yang pro produksi dengan menghapus subsidi BBM, dan ini melibatkan TNI dalam operasional penyalurannya. Makanya DPR dan elite politik terpaksa bungkam. Selanjutnya kebijakan reformasi MIGAS dan penegakan hukum di laut dilaksanakan dengan secara sistematis. Untuk hal ini Elite politik tidak berkutik. Puncaknya Jokowi berhasil membubarkan Koalisi Oposisi yang menguasai Parlemen
Apakah setelah itu Jokowi aman aman saja. Tidak. Kelompok yang tidak suka dan ingin menjatuhnya juga bergerak melakukan perlawanan secara extra parlementer. Pintu masuk menyerang Jokowi adalah dalam PILKADA DKI dengan menjadikan Ahok sebagai icon untuk dibenturkan dengan umat islam. Kalau Jokowi tidak hati hati menghadapi serangan ini maka bisa dengan cepat menjatuhkannya.Tetapi Jokowi bermain cantik dengan menjauhkan TNI terlibat lansung dan menghindari Polisi bentrok langsung dengan Demontran. Apa yang dilakukan Jokowi bukanlah menghadapi langsung para demontran tetapi melakukan persuasi secara inteligent dengan menangkap aktor intelektualnya. Tidak diadili tetapi dibungkam atau digantung kasusnya sampai situasi terkendali.

Setelah aksi 411, posisi lawan lawan telah tercluster dengan efektif. Selanjutnya Jokowi mendekati para Ulama dengan mengajak berdialogh secara terbuka. Semua kekuatan umat islam diundang ke istana. Tidak ada dusta diantara mereka. Konsesus terbentuk. MUI keluar dari barisan alumni 411, yang tersisa hanya kelompok yang bersebarangan. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dibentuk. Namun Jokowi masih butuh lebih konkrit lagi untuk tahu siapa lawan siapa kawan. Aksi 212 kembali dibiarkan terjadi. Namun pada saat aksi , Jokowi leading mengendalikan massa dengan adanya konsesus antara Kapolri dengan demontran. Setelah itu, keputusan dibuat. UU Ormas dicabut dengan mengeluarkan PERPU. HTI dibubarkan. Gugatan dipengadilan oleh HTI dimenangkan Jokowi.

Apakah selesai sampai disitu saja? tidak. Ancaman idiologi Pancasila adalah indiologi transnasional yang punya basis ormas dan politik di Indonesia. Makanya setelah aksi penyanderaan di Lapas Brimob dan Surabaya, merupakan momentum yang tepat mendorong segera dikeluarkannya UU Anti Teror. Elite politik tidak punya pilihan kecuali mengesyahkan UU anti teror. Dan selanjutnya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu badan setingkat menteri dengan organisasi yang terstruktur. Karena ini kemungkinan PKS dan ormas yang berafiliasi dengan idiologi transnasional akan tergusur dan koalisinya seperti Gerindra dan PAN juga akan terjerembab.

Kalau China butuh 25 juta orang mati untuk revolusi kebudayaan maka Jokowi lakukan tanpa korban dan tidak butuh waktu lama untuk revolusi mental.. Bayangkan UU Anti teror bertahan sejak tahun 2003 dapat direvisi di era Jokowi. UU Ormas juga dapat di revisi. Padahal lebih 10 tahun terjadi pembiaran melecehkan Pancasila. Reformasi Migas terlaksana tanpa hambatan dan kini sedang masuk proses revisi UU MIGAS tahun 2002. Apakah semua itu mudah? tidak. Lebih sulit dibandingkan membangun infrastruktur. Di era Jokowi gaduh politik menjadi tontonan keseharian.

Dari kegaduhan itulah Jokowi hadapi dengan sabar seraya cermat memperhatikan dinamika ditengah masyarakat untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depan Indonesia. Kedepan Indonesia akan focus kepada ekonomi. Yang ngeyel soal politik akan berhadapan dengan pedang hukum. Ya ditangan Jokowi proses pembangunan politik terlaksana dengan baik dan cepat.

( Politik ) oleh Erijely Bandaro (babo) blogger papan atas asal Minang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman