Lkpj Kota Padang 2017 Untuk Menjadi Acuan Memaksimalkan Kinerja Masa Yang Akan Datang - Cahaya Realita

Breaking

Selasa, 01 Mei 2018

Lkpj Kota Padang 2017 Untuk Menjadi Acuan Memaksimalkan Kinerja Masa Yang Akan Datang


Padang(SUMBAR),CR-DPRD Kota Padang,  dalam Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD tentang LKPj Kota Padang 2017 di Padang, Senin. (30/4) memberikan 10 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pemerintah kota Padang  tahun anggaran 2017 untuk menjadi acuan dalam memaksimalkan kinerja dimasa yang akan datang. Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD tentang LKPj Kota Padang 2017  yang dipimpin Ketua  DPRD Padang Elly Thrisyanti menyampaikan 10 rekomendasi  atas kinerja Pemko Padang di antaranya, mengenai pendidikan di Kota Padang yang dinilai belum maksimal karena masih terdapatnya pungutan liar yang membebani orang tua serta murid SMP dan SD.

Dengan rekomendasi ini kami berharap kinerja dan program-program yang diselenggarakan Pemerintah Kota Padang lebih baik lagi," kata Ketua DPRD setempat, Elly Thrisyanti  oleh sebab itu ia meminta Dinas Pendidikan agar meningkatkan pengawasan kepada sekolah agar mutu pendidikan di Padang lebih baik pada masa mendatang.

Selanjutnya DPRD Padang memandang koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang masih lemah sehingga terdapat perbedaan jumlah pemilih antara dua lembaga itu.

Data penduduk yang berhak memilih dari Disdukcapil sebanyak 630.000 orang sedangkan yang tercatat di KPU sekitar 530.000 pemilih atau terdapat perbedaan sekitar 100.000 pemilih.rekomendasi lainnya adalah, pihaknya menyarankan agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar lebih mengoptimalkan kinerja dalam bidang pengelolaan dan pelayanan karena dari segi pendapatan retribusi masih ada yang belum dipungut.

"Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga hendaknya mengembangkan tempat wisata yang lainnya sehingga tidak terfokus pada satu atau dua objek wisata saja," kata Elly.

DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Padang agar mengajukan Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah yang ada di lingkungan kawasan objek wisata .Kemudian Elly meminta Pemerintah Padang agar memperhatikan nasib pegawai honorer dan tenaga kontrak yang gajinya cukup rendah antara Rp950 sampai Rp1,3 juta sementara Upah Minimum Provinsi untuk Padang sejumlah Rp1,7 juta.

Ketua DPRD  juga menyarankan agar membangun komunikasi dan interaksi yang bagus dengan pelaku usaha sehingga terbukanya peluang investasi di Kota Bengkuang ini.Pihaknya menyorot mengenai parkir meter yang tidak berfungsi sebagaiman mestinya, karena itu Elly meminta dinas terkait agar mengeveluasi hal itu.

DPRD juga mendesak agar terisinya beberapa jabatan stuktural di Pemerintahan Kota Padang seperti Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta jabatan kecamatan dan Direktur Utama PDAM yang masih pejabat sementara.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman