Nasrul Abit Minta Dinas Kesehatan Bisa Terbitkan Izin Praktek Mandiri Perawat - Cahaya Realita

Breaking

Minggu, 18 Maret 2018

Nasrul Abit Minta Dinas Kesehatan Bisa Terbitkan Izin Praktek Mandiri Perawat

Padang (SUMBAR) CR - Wagub Sumbar, Nasrul Abit menilai, pemerintah tidak bisa menolak masalah praktek mandiri oleh perawat. Dinas Kesehatan kabupaten/kota, diharapkan Nasrul Abit, untuk bisa menerbitkan izin, agar para perawat bisa praktek mandiri. Karena, peran perawat cukup vital meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Yang menyebabkan suatu daerah itu tertinggal adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Persoalan ketertinggalan ini, sebenarnya akan selesai apabila bupati/walikota peduli terhadap masalah kesehatan dan pendidikan," terang Nasrul Abit usai meresmikan sekretariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Padang, Sabtu (17/3/2018).

Dikatakan Nasrul Abit, yang membuat suatu daerah itu keluar dari kategori daerah tertingal adalah Indek Pembangunan Manusia (IDM) kabupaten/kota tersebut. "IDM itu sendiri, tak lepas dari persoalan kesehatan dan pendidikan," urainya lagi.

Sementara, Ketua DPW PPNI Sumbar, Sunardi mengatakan, peresmian sekretariat PPNI Padang yang bertepatan dengan Ulang Tahun PPNI ke-44, jadi cambuk bagi kabupaten/kota lain untuk mendirikan sekretariat PPNI di daerahnya masing-masing.

Menurut Sunardi, selama ini profesi perawat dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dengan lahirnya UU No 38 Tahun 3014 tentang Keperawatan, peran perawat diharapkan lebih dirasakan masyarakat.

"Dengan adanya sekretariat ini, bisa dimanfaatan semaksimal untuk keperluan perawat," harap Sunardi

Hadir juga dalam acara tersebut, Ketua Umum PPNI, Harif Fadila. Dia menginformasikan bahwa dalam kurun dua tahun ini, sudah berdiri sebanyak 50 sekretariat PPNI di kabupaten/kota di Indonesia.

"Kantor ini hadir untuk jadi tempat kegiatan organisasi dan pusat pelayanan terhadap anggota," kata Harif.

Harif juga berharap, pemerintah merangkul perawat yang tergabung dalam PPNI, menyukseskan pembangunan dibidang kesehatan.

"Kami ingin memberikan dua solusi ke pemerintah mengatasi masalah kesehatan Pertama, memberikan izin praktek mandiri ke perawat dan kedua program satu desa satu perawat," kata Harif.

Dengan ada solusi ini, nilainya, pemerintah bisa menitipkan ke PPNI, program-program pembangunannya. "Saya pastikan, perawat tidak bisa menolak hal tersebut," tukas Harif.

LGBT dan Narkoba Mengkhawatirkan

Dalam sambutannya, Nasrul Abit mengaspresiasi PPNI yang telah mampu membeli gedung senilai Rp1,3 miliar untuk sekretariat dengan dana sendiri.

"Persoalan Sumbar terkait kesehatan sangat besar terutama masalah LGBT dan Narkoba. Kami sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Belum lagi masalah gizi buruk, untuk itu keberadaan PPNI merupakan hal yang sangat penting untuk menuntaskan masalah tersebut," kata Nasrul Abit.

Dikatakan, banyak daerah di Sumbar mengalami gizi buruk terutama Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Kabuapten Mentawai merupakan daerah yang masih tergolong tertinggal di Sumbar. Banyak masyarakat mentawai yang mengalami gizi buruk. Untuk itu, perlu perhatian khusus agar Mentawai bisa keluar dari masalah tersebut," tukas Nasrul. (r

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman