Padang(SUMBAR)CR,-Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat menyampaikan program kegiatan tahun 2019 yang
menjadi pokok pikiran ke pemerintah provinsi, Senin (5/2) Pokok pikiran (Pokir) tersebut disusun
berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 yang menitikberatkan
kepada enam prioritas.
Dari dokumen Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi
Sumatera Barat yang disampaikan kepada pemerintah daerah itu terdapat sebanyak
1790 usulan. Usulan tersebut berasal
dari aspirasi masyarakat dan hasil peninjauan dan pemantauan DPRD dalam kunjungan
kerja ke kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Diharapkan, dengan
masuknya item-item tersebut ke dalam pembiayaan pembangunan daerah, akan
terjadi percepatan pembangunan Sumatera Barat menuju pencapaian target
pembangunan daerah.Penyampaian Pokir DPRD Sumatera Barat dalam rapat paripurna
Ketua DPRD Provinsi
Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menegaskan, arah kebijakan pembangunan daerah
tahun 2019 adalah dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.
“Arah kebijakan untuk tahun 2019 juga memberikan prioritas
kepada pemenuhan target kinerja tahun 2018 yang belum diwujudkan,” kata Hendra
memimpin rapat paripurna tersebut.
Hendra memaparkan, enam prioritas pemenuhan target kinerja
tersebut antara lain pembangunan di bidang ekonomi, bidang sumber daya manusia,
bidang infrastruktur, bidang pertanian dan perikanan, pembangunan bidang
pariwisata serta pembangunan industri kecil dan menengah.
Dikataka Ketua DPRD Sumbar
pokok pikiran dewan yang disepakati pada tahun 2016 dan tahun 2017 masih
ada yang belum terlaksana sesuai perencanaan. Dirinya berharap pokok pikiran
dewan yang telah disepakati hendaknya dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
Hendra menyebutkan, pembangunan bidang ekonomi diarahkan
kepada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya menggenjot
pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,35 persen dan peningkatan Pendapatan
Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp43,24 juta.
“Termasuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,59 persen
dan menekan angka pengangguran menjadi 6,03 persen,” tambahnya.
Pembangunan sektor pendidikan dan sektor kesehatan menjadi
fokus dalam pencapaian target pembangunan di bidang sumber daya manusia. Dia
menegaskan, anggaran untuk sektor pendidikan sebesar paling kurang 20 persen
dan sektor kesehatan minimal 10 persen dalam belanja langsung APBD harus
terpenuhi.
“Peningkatan kualitas pendidikan, penyelesaian masalah
penyelenggaraan pendidikan menengah serta mewujudkan target rata-rata lama
sekolah 8,58 tahun dan wajib belajar 12 tahun menjadi sasaran pembangunan di
bidang pendidikan,” lanjutnya.
Sedangkan, untuk sektor kesehatan, Hendra menyebutkan,
sasaran diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka
mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,70 dan angka harapan
hidup (AHH) selama 69,18 tahun.
Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah
Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat Ali Asmar tersebut, Hendra juga
mengingatkan agar meningkatkan sinergitas program prioritas pembangunan
infrastruktur di daerah dengan program nasional. Sinergi penting dilakukan agar
terjadi percepatan pembangunan bidang infrastruktur serta mengupayakan
bagaimana pembangunan bisa didanai oleh APBN sementara APBD menjadi pendamping.
Hendra menegaskan, pembangunan sektor pertanian dan
perikanan juga harus menjadi perhatian serius karena sektor ini merupakan
pendukung utama perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Program harus diarahkan
kepada peningkatan nilai tambah produksi pertanian, industrialisasi serta
meningkatkan ketahan pangan. Demikian juga di bidang perikanan, disamping
peningkatan kuantitas hasil tangkap juga sudah harus mulai mengarah kepada
peningkatan industri pengolahan.(CR02)
Tags:
Parlement