PEMPROV SUMBAR AJUKAN DUA RANPERDA - Cahaya Realita

Breaking

Senin, 31 Juli 2017

PEMPROV SUMBAR AJUKAN DUA RANPERDA




Padang(SUMBAR)Cr- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

Dua Ranperda tersebut adalah tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Ranperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD setempat

”Diusulkannya perubahan RPJMD tersebut karena adanya pengalihan kewenangan yang sebelumnya di bawah kewenangan kabupaten dan kota, yang sekarang berubah menjadi kewenanganan provinsi,” kata Nasrul Abit Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Hari Jumat lalu (28/7) diacara rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Nasrul Abit menambahkan maksud dan tujuan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrative Pimpinan dan Anggota DPRD, bukanlah untuk meningkatkan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD. Akan tetapi, tujuannya adalah untuk pemenuhan hak-hak keuangannya dalam rangka melaksanakan tugas , fungsi, dan kewenangannya yang semakin berat dengan harapan semakin banyak aspirasi masyarakat yang dapat diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD.

Menurut Nasrul Abit, dalam RPJMD 2016-2021 yang telah disahkan tahun lalu itu belum sepenuhnya mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten dan kota ke provinsi. Ini tentunya, akan memberikan dampak pada perubahan alokasi pendanaan dan belanja, perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perubahan fungsi dan tugas OPD tersebut.

“Ini terjadi karena keterlambatan penetapan dan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah,” tegasnya.
Nasrul Abit juga mengatakan, untuk ke depannya titik berat pembangunan yang masih menjadi perhatian adalah pengamalan agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat.

 Selain itu, juga mengenai perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, reformasi birokrasi pemerintah daerah, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan komoditi unggulan serta penerapan teknologi tepat guna, pengembangan dan pembenahan pariwisata, dan lain-lain
.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah perlu didukung oleh pendanaan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat selama 2016-2021. Secara umum Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021 diprediksi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Hak keuangan itu terdiri dari uang representasi dan tunjangan-tunjangan terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Untuk Ranperda Hak keuangan dan administratif DPRD, pembahasan dan penetapan Ranperda tersebut perlu disegerakan sehingga dapat ditetapkan dan dilaksanakan paling lambat tiga bulan sejak Perda tersebut diundangkan, tambah Nasrul Abit.(Cr02/topsumbar).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman