Dua Ranperda Tentang Perubahan RPJMD

Padang(SUMBAR)CR-Dua Ranperda tentang perubahan atas peraturan daeerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembangunan jangka menengah (RPJMD) Sumbar tahun 2016-2021 dan Ranperda pelaksanaan hak keuangan  dan administrative  pimpinan dan anggota Dprd di anggenda kan dalam rapat paripurna DPRD  Prov Sumbar(28/7), dalam paripurna tersebut pemerintah Prov Sumbar mengajukan dua rancangan peraturan daerah.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan,”diusulkannya perubahan RPJMD tersebut karena adanya pengalihan kewenangan yang sebelumnya di bawah kewenangan kabupaten dan kota, sekarang berubah menjadi kewenanganan provinsi. maksud dan tujuan Ranperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan Rakyat daerah, bukanlah untuk meningkatkan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD. Akan tetapi, tujuannya adalah untuk pemenuhan hak-hak keuangannya dalam rangka melaksanakan tugas , fungsi, dan kewenangannya yang semakin berat dengan harapan semakin banyak aspirasi masyarakat yang dapat diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD.  

  

Kata Nasrul Abit Jum’at (28/7) dlam rapat paripuran yang di pimpin Ir H Henra Irwan Rahim .Menurut Nasrul Abit, dalam RPJMD 2016-2021 yang telah disahkan tahun lalu itu belum sepenuhnya memertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten dan kota ke provinsi. Ini tentunya, akan memberikan dampak pada perubahan alokasi pendanaan dan belanja, perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perubahan fungsi dan tugas OPD tersebut. “Ini terjadi karena keterlambatan penetapan dan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang organisasi Perangkat Daerah,” kata  Nasrl Abit

Nasrul Abit mengatakan, untuk ke depannya titik berat pembangunan yang masih menjadi perhatian adalah pengamalan agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, juga mengenai perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, reformasi birokrasi pemerintah daerah, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan komoditi unggulan serta penerapan tekhnologi tepat guna, pengembangan dan pembenahan pariwisata, dan lain-lain. 

Katanya,”pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah perlu didukung oleh pendanaan melalui APBD Provinsi Sumbar selama 2016-2021. Secara umum proyeksi pendapatan Daerah prov Sumbar tahun 2016-2021 diprediksi mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

“Hak keuangan itu terdiri dari uang representasi dan tunjangan-tunjangan terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya. Untuk Ranperda Hak keuangan dan administratif DPRD, pembahasan dan penetapan Ranperda tersebut perlu disegerakan sehingga dapat ditetapkan dan dilaksanakan paling lambat tiga bulan sejak Perda tersebut diundangkan,kata Nasrul Abit.(CR02)