DPRD Padang Menilai Ada Kebocoran Pendapatan di OPD - Cahaya Realita

Breaking

Minggu, 16 Juli 2017

DPRD Padang Menilai Ada Kebocoran Pendapatan di OPD













Padang(SUMBAR),CR-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang, Bidang Hukum dan Pemerintahan menilai adanya kebocoran pendapatan terjadi pada sejumlah OPD. Hal itu terkait dari laporan yang disampakan diluar nalar dan tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan.Salah satunya dari sektor perpakiran yang tidak mencapai target pendapatan. Padahal berapa banyak titik parkir yang ada dan saat ini jumlah kendaraanpun makin pesat, untuk itu perlu evaluasi lagi lah dalam hal ini,” ungkap Iswanto Kwara, Sabtu (15/7).

Anggota Komisi itu menyebutkan, memang tidak logis saja, dari sektor perpakiran jauh sekali realisasinya dari target yang ditetapkan. Jika memang ada indikasi pungli pada sektor perpakiran ini, baik itu restirbusinya, permainan dari oknum (mafia parkir,red).

‘’Seharusnya, tim saber pungli bekerja mengungkap masalah ini. Dimana kendalanya disektor perpakiran ini kok hanya bisa mencapai sekitar Rp 400 juta sebulannya,”katanya.

Politisi PDI P tersebut membandingannya, untuk di Kota Bali saja ,PAD untuk sektor perpakiran saja bisa mencapai Rp 10 Miliar setahunnya.Kita tidak berbicara mengenai Wisata Balinya namun berbicara Kota Bali nya, kalau untuk tingkat kendaraaan baik motor maupun mobil tidak begitu jauh beda dengan Kota Padang. Namun disana pengelolaan perpakirannya sangat baik dan para pengelolanya mempunyai komitmet yang jelas.

Iswanto juga memberikan contoh, kenapa ketika kita parkir, para petugas parkir di Kota Padang tidak pernah memberikan bukti retribusinya. “Malahan kita selaku yang membayar sering kena omelan oleh petugas, nah ini kan jelas sudah pungli, apa dasarnya kita membayar parkir sementara bukti retribusi yang kita bayarkan tidak pernah kita terima dan jelas ketika tidak ada bukti retribusi parkirnya diberikan ini adalah suatu kebocoran,’’ujarnya.

Menurutnya, bisa saja pemerintah membuat suatu mekanisme dengan membayarkan retribusi parkir ini sekali setahunnya langsung dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak adalagi kebocoran dilapangan, berapa jumlah motor dan mobil yang ada pastilah itu membayar pajak. Tinggal pemerintah saja lagi nanti yang akan membayar gaji juru parkir untuk mengatur dilapangan dan petugas parkir tidak memunggut lagi dilapangan nantinya.

Iswanto meminta keseriusan tim saber pungli dalam bekerja. Jangan nantinya Kota Padang dikatakan sudah ada tim saber punglinya, namun dinilai hanya seremonial saja. Dan kepada walikota untuk mengambil tindakkan tegas terhadap persoalan ini.

’’Jika memang terjadi praktik pungli bagi petugus atau oknum pada OPD –  OPD yang ada pemko harus berikan sangsi tegas sesuai kesalahan yang dibuat agar terjadi efek jera, agar oknum maupun OPD nya  jera serta praktek pungli tidak terus merajalela terjadinya. (Ar/Sz)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman