Padang (SUMBAR),CR- untuk pedoman dan teknis pembahasan KUA – PPAS, P-APBD dan Ranperda PP – APBD Tahun 2016. berkoordinasi dengan BPSDM Kemendagri, di Jakarta terhitung 22 – 26 Mei 2017Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Padang melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) tentang perencanaan anggaran Tahun 2018, .
Tujuan Bimtek ini melihat bagaimana cara – cara menentukan APBD 2018 dan KUA-PPAS dengan aturan – aturan terbaru. Selanjutnya bagaimana melihat LKPD. “Hal ini lah yang dipelajari lebih mendalami lagi dalam Bimtek ini,” ujar Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Kamis (25/5).Dengan bimbingan teknis tersebut, selaku anggota dewan diajarkan dengan aturan -aturan baru agar tidak salah lagi dalam menyusun anggaran ke depan. Selanjutnya, supaya tidak ada lagi program – program yang tidak sejalan dengan visi misi yang diinginkan, ataupun menyalahi aturan yang ada.
Menurutnya, Bimtek yang dilaksanakan juga bertujuan agar seluruh komponen yang ada di DPRD berkerja sesuai dengan tupoksinya. Dengan kegiatan itu diharapkan SDM para wakil rakyat menjadi lebih baik dalam menjalankan tupoksinya dan sebagai penyambung lidah rakyat agar pembangunan ke depannya makin lebih baik lagi.
Anggota DPRD Padang Helmi Moesim secara terpisah menyampaikan, dalam Bimtek itu, anggota dewan lebih mendalami aturan baru tentang pembahasan APBD 2018 dan LKPJ. Yang penting juga mengenai LHP BPK yang diterima oleh pimpinan serta diteruskan ke anggota DPRD kemudian. “Itulah yang akan dibahas pada LKPD,” pungkas kader Golkar ini.
Anggota DPRD Padang, Mizwar Jambak juga menyampaikan, dalam Bimtek tersebut selaku anggota DPRD diajarkan lebih mendalam mengenai regulasi – regulasi baru supaya nantinya tidak ada kesalahan- kesalahan dengan aturan yang ada. “Intinya, jangan sampai terjadi penyimpangan mengenai anggaran dari aturan yang telah ada,” jelas Mizwar yang juga kader Golkar tersebut.
Sementara, Mailinda Rose anggota DPRD Padang dari Fraksi Nasdem menambahkan, kegiatan Bimtek penting diikuti seluruh anggota DPRD untuk mengetahui aturan-aturan baru soal penyusunan APBD. Apalagi, ada aturan-aturan baru yang perlu dipahami anggota dewan dalam menyusun APBD, makanya Bimtek sangat perlu diikuti selaku anggota dewan.
“Bimtek ini penting karena akan meningkatkan kapasitas anggota DPRD sehingga produk-produk DPRD, baik itu produk hukum berupa Perda maupun fungsi pengawasan DPRD dapat semakin baik serta berkualitas,” ujarnya.(S02*/pm)
Tags:
Parlement